<![CDATA[Dihampir semua instansi pemerintah, teknologi informasi (TI) diterapkan. Setiap instansi membutuhkan tata kelola TI. Instansi pemerintah memerlukan kerangka menyeluruh yang membahas semua aspek administrasi TI. Ada beberapa alasan mengapa hal ini sangat diperlukan, termasuk persyaratan untuk menyesuaikan strategi bisnis dan TI, menerapkan sumber daya TI yang efisien, menetapkan pengendalian internal yang sesuai, dan menghindari masalah terkait perangkat lunak. Permasalahan yang dihadapi oleh beberapa instansi pemerintahan yaitu penggunaan TI belum sesuai prosedur, pengukuran tata kelola teknologi informasi belum terstruktur, manajemen risiko yang masih rendah, dan adanya permasalah pada sistem keamanan. Berdasarkan permasalahan yang ada, diperlukan tata kelola terhadap teknologi informasi pada instansi. Audit merupakan salah satu cara yang dapat gunakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian dan pengembangan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna pada instansi pemerintah. Berdasarkan dari analisa literature review maka didapatkan hasil yaitu penelitian ini digunakan untuk mengetahui penerapan audit sistem informasi pada pemerintahan dengan menggunakan Framework COBIT. Pengujian dilakukan dengan menganalisa 10 paper dan 3 perumusan masalah yaitu (Q1, Q2, Q3) untuk menjawab pertanyaan dari penerapan audit sistem informasi. Hasil dari pengukuran tata kelola TI pada level kapabilitas, instansi pemerintahan di Indonesia ada pada level 3 atau level proses. Berdasarkan analisa hasil audit yang telah dilakukan, diperlukan strategi perbaikan untuk mencapai expected capability atau kapabilitas yang diharapkan pada instansi yaitu level 4 (predictable process) dengan melaksanakan hasil dari rekomendasi audit yang telah diberikan. Dilakukannya audit sistem informasi pada instansi pemerintahan, dapat memperbaiki aspek-aspek yang kurang, serta dapat meningkatkan mutu layanan dari instansi.]]>
Copyrights © 2023
