Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Audifirdha Meilytia (Fakultas Hukum Universitas Jambi)
Elly Sudarti (Fakultas Hukum Universitas Jambi)

PAMPAS: Journal of Criminal Law
Vol. 4 No. 2 (2023)

The purposes of this study are 1)To analyze and examine the regulation of bribery in private sector as one of the criminal acts of corruption in Indonesia. 2)To find out the urgency of bribery regulation in the private sector as one of the criminal acts of corruption in the perspective of criminal law reform. The result of this study argued that the regulation of bribery in Indonesia has not been regulated in the Corruption Act. Therefore, the Corruption Eradication Commission lacks the authority to handle corruption cases that occur in the private sector. Above all, in view of the urgency, Indonesia has been considered vital to make adjustments to legislation with the United Nations Convention Against Corruption to specifically regulate bribery occurring in the private sector. The author’s suggestion to law enforces 1)It is compulsory to ament the law by updating the Criminal Code and revising Law Number 13 of 1999 concerning Amendments to Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication. 2)Regulate the criminal act of bribery in the private sector to the greatest degree, in a persistent and an upright manner. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1)Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia. 2)Untuk mengetahui urgensi pengaturan suap di sektor swasta sebagai slaah satu tindak pidana korupsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana suap di Indonesia belum diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di sektor swasta. Dan apabila dilihat dari urgensinya, Indonesia dianggap sudah sangat perlu melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan United Nations Convention Against Corruption untuk mengatur secara khusus mengenai tindak pidana suap yang terjadi di sektor swasta. Saran penulis kepada para penegak hukum 1)Perlunya dilakukan pembaharuan hukum dengan melakukan pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dsan merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2)Mengatur tindak pidana suap di sektor swasta secara maksimal, konsisten dan jujur.