Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Novita Tri Ismawati (Sebelas Maret University)

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Dalam sebagian besar pengadilan pidana, beban pembuktian ada pada penuntutan. Berbeda dengan persidangan korupsi, terdakwa memiliki hak guna mengungkapkan bahwasanya dirinya tidak terlibat tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dan penggunaanmetode pembuktian terbalik dalam tipikor. Kajian semacam ini menganalisis teks  memakai metodologi hukum normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya terdakwa memakai haknya guna memanfaatkan alat bukti terbalik dalam penerapan alat bukti terbalik. Namun, terdakwa tidak bisa mengungkapkan bahwasanya hartanya bukanlah merupakan hasil tindak pidana korupsi, padahal diharuskan. Akibatnya, terdakwa tidak sepenuhnya memakai hak yang dimilikinya guna mengajukan bukti terbalik, dan Jaksa Penuntut Umum mesti terus membuktikan adanya tipikor.