<![CDATA[Gusti Rahmi Widyaningrum, Budi Santoso, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gustirahmi@student.ub.ac.id Abstrak Jurnal ini membahas urgensi akuntabilitas badan hukum untuk pemulihan lingkungan di Indonesia, berpedoman pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). UNGPs didirikan pada tahun 2011 untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Prinsip-prinsip tersebut menekankan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikategorikan ke dalam tiga aspek: penegakan administrasi, pidana, dan perdata. Namun, penerapan undang-undang tersebut menghadapi tantangan dari segi sanksi dan proses pemulihan oleh para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi UNGPs dalam masalah lingkungan di Indonesia dan menguji tanggung jawab badan hukum untuk pemulihan lingkungan berdasarkan UNGPs. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan pendekatan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Studi ini menyoroti pentingnya memasukkan UNGPs ke dalam undang- undang Indonesia untuk mengurangi kerusakan lingkungan, memperbaiki iklim bisnis, menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk perlindungan lingkungan, meningkatkan kepercayaan investasi internasional, dan menjamin hak-hak dasar bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini bergantung pada sumber hukum primer, termasuk undang-undang yang relevan, serta sumber sekunder seperti literatur, buku teks, artikel ilmiah, jurnal, dan doktrin hukum. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan dan menganalisis materi hukum. Diskusi menekankan pentingnya pilar ketiga UNGPs dalam konteks restorasi lingkungan di Indonesia dan menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang antara pembangunan dan perlindungan dalam pengelolaan lingkungan. Kata Kunci: UNGP’S, tanggungjawab badan hukum, pemulihan fungsi lingkungan, hak asasi manusia, pengerusakan lingkungan Abstract This research discusses the urgency regarding accountability of a juridical person in the case of environmental function recovery in Indonesia according to the United Nations Guiding Principles on Business and human rights (UNGPs). The UNGPs was founded in 2011 and was intended to tackle issues regarding human rights violations arising from business activities. These principles are more focused on the protection, respect, and recovery of human rights. Law enforcement in Indonesia is categorized into three aspects: administrative, criminal, and civil enforcement. However, the implementation of the law concerned is facing some challenges in terms of sanctions and the process of recovery for the related actors. This research aims to analyze the implementation of UNGPs in environmental issues in Indonesia and examine the liability held by a juridical person to recover the environment according to UNGPs. This research employed a normative method and legal and conceptual approaches, focusing more on the importance of including the UNGPs in the related law in Indonesia with the hope of minimizing the possibility of environmental damage, improving the business climate, creating a supporting business environment for environmental protection, increasing the trust of international investors, and guaranteeing the basic rights of Indonesian citizens. This research also relied on primary data including relevant laws and secondary data such as literature, textbooks, scientific articles, journals, and legal doctrines. The materials were analyzed to help interpret data. The discussion lies more on the importance of the third pillar of UNGPs in the context of environmental restoration in Indonesia and prioritizes the need for a proportionate approach between development and protection in environmental management. Keywords: UNGPs, liability of a juridical person, environmental function recovery, human rights, environmental damage]]>
Copyrights © 2023
