<![CDATA[Kadek Putra Sanjaya, Moch. Zairul Alam, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Kota Malang e-mail: putrasanjayakadek@gmail.com Abstrak Terbatasnya alasan-alasan pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang pihak lain dalam ketentuan Pasal 15 huruf a UU Rahasia Dagang bertolak belakang dengan luasnya ruang lingkup perlindungan rahasia dagang yang menimbulkan irisan dengan peraturan di bidang hukum lain sehingga memberikan ruang dimana perlindungan rahasia dagang dapat disalahgunakan sehingga perlindungan yang diberikan justru bertentangan dengan tujuan diberikannya perlindungan tersebut. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan I Uni Eropa yang telah mengatur ketentuan pengecualian pelanggaran secara lebih lengkap dalam Directive 2016/943. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kecukupan pengaturan pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang pihak lain dan menemukan rumusan terbaik terhadap pengaturan a quo. Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang dilakukan dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Setelah mengkaji bahan-bahan hukum, disimpulkan bahwa alasan pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang pihak lain belumlah cukup dalam memberikan keseimbangan pengaturan antara hukum rahasia dagang dengan hukum di bidang lain sehingga pengaturan terkait perlu untuk diperluas. Kata Kunci: ruang lingkup rahasia dagang, pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang pihak lain, keseimbangan pengaturan Abstract The limited scope of exempting grounds for the infringement of trade secrets of other parties in the provision of Article 15 point a of Trade Secret law is contrary to the scope of the protection of trade secrets, which sparks conflicts of regulation, thereby leaving the potential of the abuse of trade secrets. It causes inappropriate protection given to the matter. On the other hand, the regulation set in European Union has regulated the exemption of infringement in detail in EU Directive 2016/943 according to the principle of proportionality. This research is intended to study the adequacy of the regulation that governs the exemption of infringement of trade secrets of other parties and seek the best formulation of the regulation concerned. This research employs a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches, revealing that the exemption concerned is considered inadequate in backing up the harmony between the regulation concerning trade secrets and that of another issue. Thus, the related regulation needs to be developed more. Keywords: scope of trade secrets, exemption of infringement of trade secrets of other parties, the proportionality principle]]>
Copyrights © 2023
