<![CDATA[Masfufah, Moch. Zairul Alam, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: masfufah2098@student.ub.ac.id Abstrak Fenomena pandemi Covid-19 turut mendongkrak semakin berkembangnya inovasi teknologi sebagai upaya adaptasi dengan kondisi yang ada bahkan turut menjadi pemicu bergesernya tatanan kehidupan secara global. Digitalisasi berperan penting dalam dunia persaingan usaha. Platform digital yang terkenal dengan kecepatannya berperan penting dalam membangun kepemilikan atas merek. Namun, segala perkembangan yang ada akan seiring dengan risiko yang dihadapi sehingga hukum yang ada harus memadai dalam melakukan pengaturan. Terdapat disharmonisasi norma antara Pasal 41 ayat (8) terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam konteks pengalihan hak atas merek pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan prinsip first to file yang dianut oleh Indonesia dalam sistem perlindungan hukum terhadap hak atas merek, suatu merek terlebih dulu harus diajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hingga memperoleh sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan yang sah dan autentik agar dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara. Bagaimana mungkin suatu merek dapat dialihkan kepemilikannya sedangkan status pendaftarannya masih belum terang. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep kepemilikan hak atas merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengharmoniskan ketentuan dari norma yang berkonflik sehingga tercapai kepastian hukum. Hasil penelitian ini memperoleh temuan bahwa ketentuan dalam Pasal 41 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengandung contradictio in terminis sehingga perlu ditambahkan ketentuan berupa ayat baru agar tercipta kepastian hukum. Kata Kunci: Merek, Hak atas Merek, Pengalihan Hak atas Merek Abstract The covid-19 pandemic has triggered the development of innovation in technology along with the adaptation to the condition that also serves as a contributing factor to the shifting trends of life at a global level. Digitization plays an essential role in business competition. Speed digital access alsoss plays a vital role in the ownership of trademarks. However, all the existing trends of development come with risks, thereby demanding laws to accommodate the issue through regulations. Article 41 Paragraph (8) and Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in terms of the transfer of right to trademarks during the process of requesting trademark registration are not in harmony. This is because according to the first-to-file principle that Indonesia follows in the system of legal protection of the right to trademark, the request for registration of a trademark must be filed to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) to obtain a certificate as proof of lawful and authentic ownership to gain legal protection from the state. Trademark status transfer may not be transferred unless the registration has taken place. If any transfer takes place without any clear registration, it contravenes the concept of ownership of rights to trademarks. This research aims to synchronize the conflicting norms to allow for legal certainty. The research result reveals that the provision of Article 41 Paragraph (8) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications can only be done according to particular criteria since it carries contradictio in terminis. That is, a new paragraph of the regulation needs to be added to assure legal certainty. Keywords: trademark, right to trademark, transfer of right to trademark]]>
Copyrights © 2023
