ANALISIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN EKSPOR NIKEL MENTAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH INDONESIA DITINJAU DARI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PASAL XI PERJANJIAN WTO TENTANG PEMBATASAN KUANTITATIF

Muhammad Rizki Rinaldi Adjam (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022

Muhammad Rizki Rinaldi Adjam, Setyo Widagdo, Hanif Nur Widhiyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Penelitian ini menganalisa justifikasi pembatasan ekspor mineral mentah dalam perspektif WTO Agreement. Permasalahan yang dibahas adalah kesesuaian penerapan Peraturan Menteri ESDM RI No. 11 Tahun 2019 dalam perspektif pasal XI angka (1) WTO Agreement terkait dengan larangan melakukan pembatasan kuantitatif. Selain itu, dibahas pula mengenai dampak dari penerapa Peraturan Menteri ESDM RI No. 11 Tahun 2019 bagi Pemerintah RI dilihat dari perspektif WTO. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini untuk menemukan titik taut dari Peraturan Menteri ESDM RI No. 11 Tahun 2019 dengan pasal XI angka (1) WTO Agreement, serta menganalisa konsekuensi hukum dari penerapan peraturan menteri ESDM RI tersebut. Jenis penelitian ini adalah normative dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana teknik penelitian yang digunakan adalah dengan menganalisis kasus atau konflik yang terjadi menggunakan pendekatan-pendekatan hukum untuk menjawab isu hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penulis menemukan ketidaksesuaian dari penerapan Peraturan Menteri ESDM RI No. 11 Tahun 2019 dengan Pasal XI angka (1) WTO Agreement. Namun terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah RI untuk menjustifikasi tindakannya menerapkan peraturan menteri ESDM RI tersebut. Dampak hukum yang diterima Pemerintah RI tidak terlalu mengganggu jalannya pemerintahan, hanya perlu mengikuti proses peradilan dalam WTO. Kata Kunci: pembatasan kuantitas, perjanjian WTO, Uni Eropa, energi dan sumber daya mineral, ekspor Abstract This research analyzes the justification for the restriction of raw mineral export from the perspective of the WTO Agreement. This research discusses the relevance of the implementation of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 11 of 2019 from the perspective of Article XI point (1) of the WTO Agreement regarding Bans on Quantitative Restrictions. Furthermore, this research also discusses the impacts brought by the implementation of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 11 of 2019. This research aims to figure out the nexus of the aforementioned Ministerial Regulation and Article XI. Point (1) of the WTO Agreement and to analyze the legal consequences of the implementation of the Ministerial Regulation. With a normative-juridical method, this research analyzed the conflict using some legal approaches to provide solutions. This research reveals that the implementation of the Ministerial Regulation is not congruous with Article XI point (1) of the WTO Agreement. There is a legal loophole that may give room to the Indonesian Government to justify the implementation of the Ministerial Regulation. The legal consequences that have to be taken do not hamper the government process in Indonesia, but the legal proceedings still have to be attended at the Court regarding WTO. Keywords: quantitative restrictions, WTO Agreement, European Union, energy, mineral resources, export