URGENSI PEMBATASAN KEBERLAKUAN DOKTRIN WORK MADE FOR HIRE BAGI PENCIPTA DITINJAU DARI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Lavenia Winu Angelia Safitri (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023

Lavenia Winu Angelia Safitri, Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya konflik norma terkait keberlakuan doktrin Work Made for Hire di Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada UU Hak Cipta, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi orang yang merancang ciptaan dan ruang lingkup jenis ciptaan yang dapat dikenai doktrin Work Made for Hire. Maka, belum ada perlindungan yang maksimal dalam kondisi yang terikat pada doktrin Work Made for Hire. Maka dari itu, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah yang mendasari atau ratio legis dari doktrin Work Made for Hire dalam Pasal 36 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? (2) Bagaimana analisa batasan keberlakuan doktrin Work Made for Hire dalam menentukan pemegang Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Penelitian ini bermetode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan teknik analisis sistematis dan gramatikal. Setelah dilaksanakan penelitian, diperoleh jawaban bahwa ratio legis atas diberlakukannya doktrin Work Made for Hire dalam Pasal 36 UU Hak Cipta adalah semakin banyak karya cipta namun tidak memperhatikan hak dari pencipta sesungguhnya, salah satu kasus yang terjadi yaitu melalui putusan No. 60/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Maka, untuk mengatasi kekurangan tersebut, perlu dilakukan pembatasan mengenai karya cipta yang dikategorikan dalam doktrin Work Made for Hire. Maka, dapat disimpulkan bahwa UU Hak Cipta belum jelas dalam mengatur ketentuan doktrin Work Made for Hire dan perlu dipertegas melalui ketentuan khusus terkait kategorisasi jenis ciptaan yang dapat digolongkan dalam doktrin Work Made for Hire. Kata Kunci: hak kekayaan intelektual, hak cipta, work made for hire Abstract This research departed from the conflict of norm over work-made-for-hire doctrine in Indonesia as governed in Article 36 of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. However, this law does not define the person designing a creation and the scope of the creation that can be affected by the doctrine concerned. That is, there is no maximum protection in such a binding condition in this doctrine. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) what serves as the basis or the ratio legis of this doctrine as in Article 36 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? (2) What is the analysis of the scope of the validity of this doctrine in determining copyright holder in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? This research employed a normative method and statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. All the legal materials were analyzed based on systematic and grammatical interpretations. The research results reveal that the number of creations has been growing but the matters regarding the genuine creators have received little attention, and this case is obvious in the Decision Number 60/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. To tackle this issue, it is essential to restrict creations categorized into work-made-for-hire doctrine. The Copyright Law, therefore, does not provide a clear provision of the doctrine concerned, and supervision needs to be made stricter under a specific provision concerning the category of creations that can be included in this doctrine. Keywords: intellectual property rights, copyright, work made for hire