<![CDATA[David Adi Putra, Prija Djatmika, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: davidcah70@gmail.com Abstrak Dalam penulisan penelitian ini, penulis membahas mengenai Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pidana terhadap menurut peneliti kurang tepat, dimana seharusnya majelis hakim mempertimbangkan adanya pasal 54 Undang-Undang Narkotika dimana dalam hal ini terdakwa merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan penyalagunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Disaat dilakukan penangkapan tangan ditemukan Barang bukti shabu dimana jumlahnya masih dibawah ketentuan Sema No 4 tahun 2010,dengan tidak adanya kewajiban asesmen terpadu diperoleh terdakwa sehingga dapat menyebabkan hakim dalam putusannya dapat merugikan terdakwa sebagai seorang korban didalam perbuatanya sendiri. Dimana terdakwa juga memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan dari ketergantungan narkotika berupa rehabiltasi, Selain itu hakim seharusnya mengindahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Lembaga yang menanganinya yaitu Mahkamah Agung dimana sudah mengeluarkan SEMA no 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kata Kunci: sanksi pidana, pelaku tindak pidana, penyalagunaan narkotika Abstract This research discusses the juridical analysis of a criminal sanction imposed on drug abusers of Narcotic Class I according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research has found that the consideration made by the judges in imposing the sanction is inappropriate since the judges did not refer to Article 54 of the Law concerning Narcotics, considering that the offender used the drug for his own sake. During his capture, the offender was found to have methamphetamine whose amount was below the amount outlined in Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010. Under this consideration, the defendant concerned did not get access to compulsory integrated assessment, and this certainly put the defendant as an aggrieved party since he was found as a victim of his own action. Moreover, the defendant should have been entitled to the right to rehabilitation for his recovery. The judges should have heeded regulations set under Circular Letter of Supreme Court Number 4 of 2010 concerning the Placement of Drug Abuse, the Victim of the Abuse, and Narcotic Addicts in Medical and Social Rehabilitation. Keywords: criminal sanction, criminal offender, narcotic abuse]]>
Copyrights © 2023
