ANALISIS MEKANISME MODERASI KONTEN ATAS KONTEN YANG DILARANG TERHADAP PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT (STUDI KOMPARASI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN)

Cherrelle Felicya Gwennie Modami (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023

Cherrelle Felicya Gwennie Modami, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Konten yang tersebar di media sosial sangat beragam termasuk ke dalamnya Konten yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, perlunya pengaturan yang lebih rinci akan Mekanisme Moderasi Konten yang ditujukan kepada PSE Lingkup Privat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan Konten yang dilarang menurut regulasi di Indonesia, dan pengaturan negara lain serta Community Guidelines PSE Lingkup Privat User Generated Content dan menganalisis pengaturan yang tepat mengenai Mekanisme Moderasi Konten terhadap PSE Lingkup Privat. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa batasan terhadap Konten yang dilarang di Indonesia terdiri dari: a. Terlalu luasnya batasan terhadap jenis Konten yang dilarang di Indonesia membuat para PSE Lingkup Privat sulit untuk memoderasi Konten-Konten dalam platformnya. b. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan c. Memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Terlalu luasnya batasan terhadap jenis Konten yang dilarang di Indonesia membuat para PSE Lingkup Privat sulit untuk memoderasi Konten-Konten dalam platformnya. Sehingga, dibutuhkan pengaturan yang lebih lengkap terhadap mekanisme moderasi Konten. Berkaca pada Network Enforcement Act German di mana telah mengatur mekanisme moderasi Konten yang lebih transparan dan memudahkan para PSE Lingkup Privat untuk menjaga Konten-Konten dalam platformnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia memerlukan pengaturan lebih lanjut terkait Mekanisme Moderasi Konten. Kata Kunci: mekanisme moderasi konten, konten yang dilarang, sistem elektronik lingkup privat Abstract Some content is banned under the law in Indonesia, and due to this issue, it is necessary to have a more elaborate regulation regarding the mechanism of content moderation addressed to the electronic system administrators within a private scope. This research aims to analyze the types of content banned by the regulation in Indonesia and another regulation in another country and the community guidelines of electronic system administrators within a private scope of User-Generated Content and to analyze the proper regulation regarding the mechanism of content moderation by the electronic system administrators within a private scope. The analysis results reveal the scope of aspects causing content to be banned in Indonesia: a. too wide a scope of the types of content banned in Indonesia has caused the administrators of private scope to face difficulty moderating the content according to its platform; b. some content has raised concern in society and public order; and c. there is potential where the methods of facilitating the availability of access to prohibited electronic information and/or electronic documents are disseminated. Too many categories of content prohibited in Indonesia have presented difficulty for the administrators concerned to moderate the content on its platform. In comparison, the Network Enforcement Act German regulates the mechanism of content moderation that is more transparent and eases the administrators within a private scope to ensure that all content on the platform always complies with the current law. Therefore, Indonesia needs to take into account further regulations regarding the mechanism of content moderation. Keywords: content moderation mechanism, banned content, electronic system administrator within a private scope