IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DI KABUPATEN NGANJUK (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN NGANJUK)

Muhammad Fahri Widyantoro (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023

Muhammad Fahri Widyantoro, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Artikel ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Nganjuk (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk). Pilihan tersebut dilatar belakangi oleh amanat dari pasal 108 UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang ASN dan Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah yang mengamanatkan bahwa pengisian seleksi jabatan pimpinan tinggi harus dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa proses implementasi Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2019 sudah baik dan efektif namun perlu perbaikan pada tahapan monitoring pasca seleksi. Hambatan yang muncul adalah terkait dengan terbatasnya waktu dan penyesuaian jadwal degan panitia seleksi, dan solusi yang dilakukan adalah memadatkan serta mengektifkan pertemuan dan melakukan penjadwalan kembali agar panitia seleksi dapat hadir secara lengkap. Menyikapi fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama Kabupaten Nganjuk, maka BKPSDM Kabupaten Nganjuk perlu untuk melakukan perbaikan pada monitoring pasca seleksi, dan lebih memperhatikan dampak dari hasil seleksi tersebut khususnya dampak terhadap lingkungan. Kata Kunci: aparatur sipil negara, implementasi, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Abstract This article studies the implementation of the Regulation of the Ministry of the Utilization of State Civil Apparatus and Bureaucratic Reform Number 15 of 2019 concerning Open and Competitive High-Rank Position Fulfillment in the Regency of Nganjuk (A study in Employment Affairs and Human Resource Development Agency in the Regency of Nganjuk). This research topic departed from the mandate reflected in Article 108 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN) and the Regulation of the Minister concerned and RB Number 15 of 2019, implying that the selection to fulfill high-rank position must be held openly and competitively in the scope of civil servants. The research results reveal that the process of the implementation of the minister regulation and RB Number 15 of 2019 has been appropriate and effective, but there should still be improvements made at a monitoring stage following the selection. The issue lies in the limited time and schedule adjustment of the selection committee. The solution can be given by intensifying meetings, making them effective, and rescheduling to ensure that all the committee members of the selection can be present in meetings. Responding to the facts of the open selection of the high-rank position of the Regency of Nganjuk, the BKPSDM of the Regency of Nganjuk needs to improve the monitoring after a selection takes place, while the impacts resulting from selection, especially environmental impacts, need to receive more attention. Keywords: state civil apparatus, implementation, the selection of high-rank position