DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT DUMPING LIMBAH TANPA IZIN (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 231/PID.B/LH/2021/PN JBG DAN PUTUSAN NOMOR 273/PID.B/LH/2020/PN SDA)

Iftah Ifaroh Fauziyah (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023

Iftah Ifaroh Fauziyah, I Nyoman Nurjaya, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian berupa jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan berdasarkan latar belakang penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode tersebut adalah terdapat adanya unsur disparitas dalam Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG dan Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA. Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 116 Ayat (1) UU PPLH, maka telah tepat. Sanksi terhadap korpoasi yang melakukan pembuangan limbah secara ilegal dalam kedua putusan tersebut sudah ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan secara jelas. Hal tersebut berarti tujuan kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch telah tercapai dalam Putusan No. 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG, sedangkan dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA belum terpenuhi. Tujuan keadilan dan kemanfaatan juga belum terpenuhi mengingat sanksi tersebut tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tercemar serta jaminan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Saran dari penulis yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lingkungan hidup harus mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang telah disesuaikan dengan keterangan ahli. Serta disparitas dalam suatu putusan hakim harus sedapat mungkin diminimalisir. Hakim harus cermat dan teliti dalam menjatuhkan vonis bagi terdakwa. Vonis yang ditetapkan harus berdasar dan tidak boleh melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terpenuhi. Kata Kunci: disparitas, korporasi, dumping Abstract This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches to study the disparity between Decision Number 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG and Decision Number 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA. In terms of liability as mentioned in Article 116 Paragraph (1) of Environmental Protection and Management (henceforth referred to as UU PPLH), both decisions are deemed appropriate. Sanctions imposed on a company dumping waste without a license are outlined in the two court decisions above. That is, the objective of legal certainty introduced by Gustav Radbruch has been achieved in the former decision, but it is not in the latter. The objectives of justice and benefit have not been fulfilled since the sanctions concerned are not relevant to the impacts raised by the polluted environment and human rights mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research suggests that the judges should consider the sentencing according to the information given by experts. Moreover, the disparity of decisions must also be minimized. Judges are required to thoroughly deliver verdicts for defendants. The verdicts delivered should be based on and not exceed the provisions in the legislation to ensure that the objectives of legal certainty, justice, and benefit are achieved. Keywords: disparity, corporate, dumping