IMPLIKASI YURIDIS SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ TERHADAP KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PERUBAHAN STATUS HUKUM KEPEGAWAIAN

Dedi Syah (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023

Dedi Syah, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implikasi surat edaran Menteri Dalam Negeri terhadap kewenangan Penjabat Kepala Daerah khususnya pada kewenangan dalam perubahan status hukum kepegawaian. Isu ini diangkat karena terdapat kekaburan hukum akibat surat edaran tersebut memberikan kewenangan baru kepada Penjabat kepala daerah dan mendistorsi peraturan yang mengatur. Surat edaran tersebut menimbulkan standar ganda terhadap kewenangan penjabat kepala daerah yang berakibat adanya ketidakjelasan wewenang penjabat kepala daerah dalam melakukan tugasnya sebagai alat kelengkapan pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Keabsahan Hukum Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Perubahan Status Hukum Kepegawaian yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ ? Dan Bagaimana implikasi yuridis surat edaran menteri dalam negeri nomor 821/5492/SJ terhadap kewenangan penjabat kepala daerah dalam perubahan status hukum kepegawaian ? Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan dari studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa terdaoat pergeseran norma terkait kewenangan penjabat kepala daerah dalam mengubah status hukum kepegawaian. Kemudian kewenangan yang bersumber dari surat edaran tersebut, ditinjau berdasarkan konsep teori kewenangan, surat edaran tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam konsep kewenangan tersebut, sehingga kewenangan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Adapun implikasi dari surat edaran tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang karena kewenangan yang tidak sah, dan dapat menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Daerah menjadi tidak sah karena berasal dari pejabat yang tidak berwenang. Kata Kunci: penjabat kepala daerah, surat edaran, kewenangan, implikasi hukum Abstract This research studies the implication of a Circular Letter issued by the Minister of Home Affairs regarding the authority of a regional head as an official, especially the authority in the shift of a legal standing in employment. This issue departed from a circular letter that gives new authority to the official, distorting the regulation concerned. This Circular Letter has resulted in double standards of the authority held by the official, and this problem has raised the unclear authority of the regional head to execute his tasks as the instruments of the government. Departing from the above overview, this research aims to investigate the following problems: 1. The validity of law in the authority held by the Regional Head in the shift of the legal standing of employment according to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ; 2. The juridical implication of ministerial circular letter Number 821/5492/SJ regarding the authority held by a regional head in the shift of the legal standing of employment. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were obtained from library research and sources from the Internet. The research results have found a shift in the norms regarding the authority held by the regional head in terms of changing the legal standing of employment. The authority from this circular letter was then reviewed from the perspective of the theory of authority, revealing that this circular letter fails to meet the elements set out in the concept of the authority concerned, which leaves the authority invalid. This invalid authority may lead to arbitrariness, and the decree issued by the regional head may be invalid, considering that this decree is issued by an unauthorized official. Keywords: regional head as an official, circular letter, authority, implication of law