<![CDATA[Abstrak Ketentuan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas Bumi dan Bangunan secara rinci terdapat dalam Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Besaran NJOP yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah sangat berbeda, mengikui harga keekonomian, bahkan tanpa melihat tingkat kemiskinan dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh hunian. NJOP di wilayah perkotaan dan perdesaan memiliki perbedaan yang mencolok, meskipun peruntukan lahannya sama. Aspek keadilan sosial dikesampingkan dalam menentukan NJOP, sehingga pembangunan menjadi kota-sentris. Bonus demografi dilematis, hunian menjadi komoditas bisnis, penguasaan lahan yang luas oleh sekelompok elit dan korporasi, mengisyaratkan bahwa demokrasi ekonomi tidak lagi menjadi dasar diselenggarakannya perekonomian nasional dan memajukan kesejahteraan umum tidak lagi menjadi cita negara. Tanah di Indonesia terlalu mahal untuk dikelola secara kapitalistik, karena tidak sesuai dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Penulis melakukan anatomi terhadap ketentuan NJOP yang tidak berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi polemik NJOP dengan cara Indonesia menuju era satu harga NJOP sesuai peruntukannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian terhadap NJOP ini dikonfrontasikan dengan teori-teori keadilan, untuk mendapatkan benang merah kesetaraan, bahwa rakyat Indonesia setara kedudukannya untuk memperoleh kepemilikan hunian.Kata Kunci: Nilai Jual Objek Pajak, Hunian, Keadilan, Kesejahteraan Sosial Abstract Provisions regarding the Sales Value of Taxable Objects (NJOP) on Land and Buildings are detailed in Regional Head Regulations, such as Gubernur, Bupati and Walikota. NJOP set by each Regional Head is very different, following the economic price, even without looking at the level of poverty and difficulties in obtaining housing. NJOP in urban and rural areas have striking differences, even the land use is the same. Aspect of social justice is set aside in determining the NJOP, so that development becomes city-centric. Demographic bonus dilemma, housing becoming a business commodity, vast land control by elite groups and corporations, indicates that economic democracy is no longer the basis for organizing the national economy and general welfare is no longer the state's goal. Indonesia's land is too expensive to be managed capitalistically, because it is not in accordance with the struggle for the Indonesian independence movement. Then, Author performs an anatomy of the unfair NJOP provisions. This research aims to overcome the NJOP polemic in a way that Indonesia is heading towards the era of one NJOP price according to its designation. The method used is normative legal research with qualitative analysis. This research was confronted with theories of justice, in order to get a thread of equality, that the Indonesian people are equal in position to obtain residential ownership.Keywords: Sales Value of Taxable Objects, Residential, Justice, Social Welfare]]>
Copyrights © 2023
