PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI IN

Kurniawan Fatahuddin (Magister Hukum)
Nurbaedah Nurbaedah (Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri)

MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisa penggantian kerugian negara dari perspektif Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Menganalisa penggantian kerugian Negara dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 3) Menganalisa tanggapan perbedaan perspektif antara Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Lokasi penelitian ini adalah di Inspektorat Pemkab Kediri di Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Telp. [phone] Kec. Ngasem Kab. Kediri. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder, analisis data menggunakan kualitatif, yaitu disajikan sekaligus menganalisis.