AKUNTABILITAS PROSES PELAYANAN SURAT PERINTAH PENCAIRANDANA(SP2D) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Chrisyan Josep Pattinasarany (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan)
Ilham Amir (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Papua, Indonesia)
Ignasius Narew (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Papua, Indonesia)
longginus Gelatan (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Papua, Indonesia)

Jurnal Darma Agung
Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS

Salah satu layanan yang membutuhkan akuntabilitas dalam setiap prosesnya adalah pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dibuat atau diterbitkan oleh KPPN/D atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Daerah sebagai bendahara umum negara atau daerah (BUN/D) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas proses administrasi pelayanan Disbursement Order (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa proses pelayanan Pencairan Dana yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika dapat dikatakan sangat akuntabel karena proses pelayanan BPKAD sangat cermat dan responsif. BPKAD juga selalu menaati peraturan dalam setiap proses yang dijalankan.