Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistirbusian Dan Penetapan Lpg Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalimantan Timur

Edo Pranata Prayitno (Universitas Mulawarman)
Masjaya Masjaya (2) Magister Adiministrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman)
Muhammad Noor (3) Magister Adiministrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman)

TheJournalish: Social and Government
Vol. 4 No. 1 (2023): Social and Government

Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Distribusi dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur pada kasus di Kota Samarinda. Dengena menggunakan model pendekatan George C. Edwards III yaitu Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Disposisi serta Faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian menemukan bahwa keempat dimensi tersebut diklaim pemerintah dan pihak terkait telah berjalan dengan baik. Namun pada kenyataan di lapangan justru membuat kebijakan subsidi elpiji 3 Kg menjadi paradoks dan penuh syarat permainan. Terdapat permasalahan nasional dan lokal yaitu tidak jelasnya kriteria penggunaan tabung elpiji 3 kg bersubsidi, tidak akuntabelnya penetapan kuota penerima elpiji 3 kg bersubsidi, disparitas harga jual eceran (HET) dengan harga patokan semakin besar, lemahnya sistem pengendalian distribusi elpiji 3 Kg bersubsidi, lemahnya pengendalian penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) bersubsidi untuk elpiji 3 Kg bersubsidi, belum optimalnya penataan zona distribusi untuk toko-toko dari pangkalan, perluasan penggunaan elpiji tidak sesuai dengan kebijakan konversi. Inilah yang membuat pendistrbusian subsidi LPG 3 Kg menjadi terhambat dan tidak tepat sasaran kepada masyarakat penerima subsidi.