<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengaturan kewenangan Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial serta memberikan pandangan tentang rekonstruksi kewenangan Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam monitoring dan evaluasi Jamsostek. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil monitoring dan evaluasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional tidak pernah disampaikan ke Deputi Dinas Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan. Dewan Jaminan Sosial Nasional diharapkan memperdalam kewenangannya terhadap monitoring dan evaluasi, sehingga tidak hanya menerima laporan dan menyatukan kegiatan, namun dapat langsung ke masing-masing Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Abstract The purpose of this study is to analyze the regulation of the authority of the National Social Security Council in monitoring and evaluating the implementation of social security and to provide views on the reconstruction of the authority of the National Social Security Council in monitoring and evaluating Jamsostek. This study uses a normative, sculptural, and conceptual juridical approach. Collection of legal materials using document study and analyzed descriptively. The results of the study show that the results of monitoring and evaluation from the National Social Security Council have never been submitted to the Deputy for Health Sector of the Health Social Security Administering Body. The National Social Security Council is expected to deepen its authority in monitoring and evaluation, so that it does not only receive reports and integrate activities, but can go directly to each BPJS Health Office.]]>
Copyrights © 2023
