<![CDATA[Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat dua tahapan, yaitu mediasi dan ajudikasi. Yang menarik di Indonesia kecenderungan penggunaan alternatif jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata. Sedangkan objek sengketa di Bawaslu ialah Putusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, KPU merupakan Lembaga Negara yang wilayah hukumnya administrasi Negara atau ranah hukum public. Masalah pokok dalam penulisan ini adalah bagaimanakah landasan lahirnya mediasi sebagai bagian dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, dan bagaimanakah status hukum hasil mediasi bawaslu yang tidak memiliki sertifikat mediator. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan teori mengenai landasan lahirnya mediasi sebagai bagian dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, menemukan dan mengembangkan teori mengenai status hukum hasil mediasi bawaslu yang tidak memiliki sertifikat mediator. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan : pertama, dalam konteks konsepsi mediasi tidak sedikitpun menerangkan jika mediasi ialah metode penyelesaian masalah untuk kasus-kasus perdata, yang ada konsepsi mediasi hanya menitikberatkan pada hadirnya pihak ketiga yang netral untuk menjadi penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Kedua, dalam Undang-Undang tentang Pemilu maupun Perbawaslu tidak mengatur secara eksplisit jika sertifikasi mediator wajib bagi mediator di Bawaslu, dengan demikian maka tidak adanya sertifikasi mediator di Bawaslu tidak akan mempngaruhi kedudukan hukum hasil musyawarahnya. Kemampuan mediator yang baik akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sidang mediasi, karena keberhasilan mediator menyelesaikan perselisihan pihak-pihak yang bersengketa akan bersinggungan langsung dengan cepat atau tidaknya penyelesaian sengketa.]]>
Copyrights © 2019
