<![CDATA[Lahirnya perangkat pengaturan kelembagaan politik dalam konteks demokratisasi, diarahkan dalam rangka usaha menciptakan check and balances. Pada gilirannya kondisi ini, memunculkan tuduhan tentang perlindungan kepentingan status quo dan bahkan anggapan rekayasa demokrasi prosedural perwakilan. DPR kerap dianggap sebagai lembaga negara yang rendah dipercaya oleh masyarakat. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2019 merilis temuan survei nasional terkait efek kinerja pemberantasan korupsi terhadap dukungan kepada Jokowi. Salah satu temuan LSI adalah rilis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Melihat hubungan antara Wakil Rakyat dengan yang diwakili ada beberapa teori dalam demokrasi perwakilan akan memandang dan mengasumsikan rakyat sebagai orang yang tidak perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan publik. Meskipun telah menjalankan fungsi legislasi secara optimal, DPR tetap saja tidak sepi dari kesan atau penilaian yang kurang memuaskan bagi berbagai kalangan. Sistem perwakilan rakyat melalui lembaga perwakilan tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah prinsip representation in ideas dibedakan dari representation in persons karena keterwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep ideal pengawasan DPR yang berbasis pertanggungjawaban langsung pada rakyat. Hasil penelitian menunjukan bahwa diperlukan pola pertanggungjawaban terbuka bagi DPR untuk mengawasi secara kelembagaan dan secara kinerja per individu. Konsep kelembagaan tersebut memerlukan tinjauan dari bagaimana struktur kelembagaannya, prosedurnya, substansinya dan kewenangannya. Idealnya secara struktur dimunculkan sebagaimana muruah demokrasi itu sendiri, yakni rakyat.]]>
Copyrights © 2019
