<![CDATA[Munculnya teknologi baru Chat GPT telah memberikan kemudahan informasi bagi penggunannya. Namun hal ini justru menyimpan permasalahan mengenai keakuratan informasi yang diberikan. Jelas hal ini sangat bersinggungan dengan kebijakan pelindungan konsumen terhadap ketepatan, keakuratan dan kebenaran informasi yang semestinya mereka dapatkan. Guna mendapatkan analisis yang komprehensif, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pengaturan hukum AI Chatbot kaitannya pada aspek pelindungan konsumen di Indonesia terbagi atas dua rezim pengaturan yang saling berhubungan yakni berdasarkan pengaturan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE beserta pula peraturan-peraturan turunannya. upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna layanan AI Chatbot adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi. Adapun penyelesaian secara non litigasi dilakukan dengan mengajukan keluhan terlebih dahulu kepada customer service (contact centre) masing-masing layanan AI Chatbot untuk selanjutnya dilakukan upaya penyelesaian secara non litigasi. Sedangkan untuk penyelesaian secara litigasi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan choice of forum yang telah disepakati para pihak sebagaimana tertuang dalam ketentuan layanan AI Chatbot. Sebaiknya Pemerintah mesti memastikan seluruh layanan AI Chatbot yang beroperasi di Indonesia dengan kriteria tertentu telah didaftarkan dan diperiksa keandalan sistemnya. Disamping itu penting pula untuk melakukan pemeriksaan atas kesesuaian ketentuan layanan setiap PSE dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, mengingat ketentuan layanan merupakan alas hukum dari hubungan hukum antara PSE dengan pengguna layanan elektronik.]]>
Copyrights © 2023
