<![CDATA[Pesatnya perkembangan Social Commerce menjadi persoalan hukum perlindungan konsumen. Piranti hukum yang ada saat ini belum menjangkau pengaturan objek, pelaku usaha dan perizinan yang akomodatif terhadap Social Commerce. Padahal, jika melihat aktivitas belanja online di tahun 2023 ini meningkat sebesar 12,8%. Trend tersebut berbanding lurus dengan banyaknya modus penipuan online. Hal ini menuntut progresifitas hukum yang cepat dan ideal untuk melindungi konsumen dalam transaksi Social Commerce. Untuk itu, pokok masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah prinsip hukum perlindungan konsumen dalam aktivitas E-Commerce. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Doktrinal. Analisis bahan hukum menggunakan teori yakni ROCCIPI dan 2 metode yakni RIA dan Economic Analysis of Law. Hasil dari penelitian ini menunjukan hukum yang ada saat ini belum harmonis dan sinkron dalam mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Sehingga, memerlukan pembenahan. Aspek formil dibenahi dengan penerapan sistem sesuai UU P3, sedangkan aspek materiil dibenahi dengan memperjelas klausula baku, pertanggungjawaban, dan postur izin dalam Social Commerce. Harmonisasi dan sinkronisasi ini dilakukan melalui pembentukan payung hukum baru melalui metode omnibus law yang akan mengubah beberapa pasal di UUPK, UU ITE, dan UU 7/2014.]]>
Copyrights © 2023
