<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran reformasi birokrasi di Indonesia dalam hal Reposisi dan penerapan E-Government. Adapun Metode yang digunakan yaitu dalam kajian ini adalah library research dengan di dukung fenomena yang ada di Indonesia. Reformasi birokrasi di Indonesia yang dijalankan kondisinya masih belum sesuai harapan masyarakat yaitu tercipta pemerintah yang transfaran dan akuntabel seperti yang terjadi di negara maju. Hal ini karena pengaruh kultur masyarakat feodal yang telah di turunkan dari masyarakat zaman dahulu dan kolonial Belanda. Namun Indonesia meskipun potret reformasinya dalam birokrasi masih jauh dari harapan tapi sudah berusaha mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan menggulirkan regulasi yaitu menjalankan reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrat yang akuntabel dengan menghadirkan sistem reposisi dan menerapkan E-Government dengan bantuan teknologi internet sebagai tuntutan zaman globalisasi. Agar birokrasi reformasi berjalan dengan baik maka pemerintah Indonesia hendaknya memiliki konsistensi dalam menggulirkan pembaharuan birokrasi pada tingkat pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan sumber daya manusia serta mendidikanya agar menjadi sumber daya yang berkualitas serta mereposisi aparat agar dapat menempatkankan orang yang sesuai pada tempat yang semestinya dengan mekanisme yang teratur sehingga terhindar dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Disamping itu dapat memanfaatkan teknologi internet secara maksimal dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel serta cepat sehingga masyarakat dapat terhubung dengan pemerintah dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik; Reposisi; E-Government.]]>
Copyrights © 2023
