<![CDATA[ABSTRAK Otonomi daerah sebagai salah satu paradigm baru dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah memberi implikasi yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintah khususnya di daerah. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas PAD pada Kabupaten Minahasa Utara sudah memadai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan namun masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia dalam menjalankan sebagian bidang dari DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. Pemerintah Minahasa Utara sebaiknya merekrut orang-orang yang mampu mengatasi permasalahan sumber daya manusia yang masih kurang di DPPKAD tersebut. Kata kunci: Penerimaan Kas, PAD, Standar Akuntansi Pemerintahan, DPPKAD]]>
Copyrights © 2015
