<![CDATA[Banyak kasus penggusuran paksa terjadi sebab proyek pembangunan fasilitas publik yang dilakukan pemerintah memperoleh tanah yang cukup ideal dari tanah pribadi milik perorangan atau masyarakat. Jika kebijakan pembangunan fasilitas publik turut diuji dengan etika, administrator menjadi responsif untuk mencapai hasil, tetapi tidak dengan melakukan cara apapun. Tulisan ini hendak membangunkan argumen terkait kebijakan pembangunan fasilitas publik dengan uji etika untuk hasil yang etis. Hasil penelitian menemukan ribuan kasus penggusuran paksa selama tahun 2017 sehingga kasus ini dari perspektif etika normatif dominan—khususnya teleologi—benar-benar menyoroti tanggung jawab yang saling bertentangan dari administrator publik. Dalam kasus pembangunan fasilitas publik yang mengandalkan penggusuran paksa, konteks dan konsekuensi tindakan tidak dipertimbangkan karena fokusnya adalah mengikuti struktur birokrasi yang ketat atau “menyelesaikan pekerjaan” dengan cara apa pun yang diperlukan.]]>
Copyrights © 2023
