KAJIAN YURIDIS PENYEDIA LAYANAN PEMBLOKIR IKLAN DALAM SITUS WEB DITINJAU DARI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Ryan Arya Aditya (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023

Ryan Arya Aditya, Hanif Nur Widhiyanti, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Terdapat permasalahan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pihak yang bersekongkol bukanlah pelaku usaha lain dan/atau memiliki kaitan dengan pelaku usaha lain. Terdapat ketidaklengkapan mengenai pihak yang dirugikan bukanlah pelaku usaha pesaing. Ketidaklengkapan tersebut membuat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat mengakomodir berkaitan dengan hubungan para pihak dalam jasa layanan pemblokir iklan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji hubungan hukum antara layanan pemblokir iklan dengan pihak lain dan aktivitas penyedia layanan pemblokir iklan dalam perspektif Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaklengkapan mengenai model persaingan usaha yang dilakukan oleh penyedia layanan pemblokir iklan terkait pihak yang dirugikan bukan pelaku usaha pesaing dan pengguna layanan yang bersekongkol dengan penyedia layanan. Terdapat aspek penting yang dapat melengkapi dua ketidaklengkapan unsur di atas yang merupakan hasil transplantasi dari Order No. 87 of the State Administration for Industry and Commerce dan Putusan Pengadilan Kekayaan Intelektual Beijing Nomor 79 Tahun 2014 milik Tiongkok. Peraturan dan Putusan tersebut dapat melengkapi ketidaklengkapan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kata Kunci: penyedia layanan pemblokir iklan, persekongkolan, persaingan usaha Abstract An issue arises from Article 24 of Law Number 5 of 1999, where conspiring parties are not those of other businesses and/or those correlating with other businesses. In this case, the norm is incomplete regarding the issue where the aggrieved parties are not other business competitors. This incompleteness has hampered Article 24 of Law Number 5 of 1999 from accommodating the relations of parties in advertisement blocking services. Departing from this issue, this research aims to study the legal connection between advertisement-blocking services and other parties and the activities of blocking service providers from the perspective of Article 24 of Law Number 5 of 1999. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The research results reveal that there is incompleteness in the issue of the model of business competition provided by blocking services regarding the aggrieved parties not as business competitors and the use of services in conspiracy with service providers. There is also an essential aspect that can complete this loophole, which may refer to the transplantation of Order Number 87 of the Stated Administration for Industry and Commerce and the Court Decision of Intellectual Property of Beijing Number 79 of 2014 of China. This regulation and decision are expected to fill the incompleteness of Article 24 of Law Number 5 of 1999. Keywords: advertisement blocking service provider, conspiracy, business competition