KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI ACEH

Mimi Aida (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Vol. 1 No. 2 (2023): Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan empat hal yaitu, (1) Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah. (2) Sistem pengumpulan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh (3) Sistem pendistribusian zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh serta (4) Kendala dan solusi pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Aceh menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisa dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan penyampaian kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tiga tringulasi yang digunakan yaitu tringulasi dengan sumber, tringulasi dengan metode, tringulasi dengan teori. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh yang ada pada saat ini belum membahas secara detail tentang zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah sehingga mengakibatkan sistem pengelolaan zakat belum maksimal. 2) Semenjak zakat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah, dana zakat dikumpulkan ke rekening Bendahara Umum Aceh dan masuk ke rekening Kas Umum Aceh. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh belum maksimal karena dana zakat tersebut tidak dikumpulkan langsung di Baitul Mal Aceh. 3) Pendistribusian dana zakat dapat dilaksanakan setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yaitu bertepatan dengan pengesahan Pendapatan Asli Daerah lainnya. 4) Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah belum ada kebijakan khusus mengenai zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh, lalu dana zakat baru bisa disalurkan setelah adanya pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan dana zakat yang terkumpul tidak habis disalurkan, akan tetapi menjadi SILPA, dan apabila kekurangan dana zakat maka akan diambil dari sumber lain.