Implementasi kebijakan Autarki pendudukan Jepang dalam produksi pangan dan sandang di Pulau Jawa tahun 1944

Khanifatul Hidayahti Khasanah (Universitas Negeri Malang)
Grace Tjandra Leksana (Unversitas Negeri Malang)

Historiography
Vol 3, No 4 (2023)

One of the factors that supported the success of the Asia Pacific War was the implementation of the right war strategy. The Japanese government then took political steps to implement an autarky policy to bind and control society to continue to comply with the rules and regulations implemented by the Japanese government in order to achieve victory in the war. For this reason, this research aims to explain the form of implementation of the autarky policy used by the Japanese government as a political tool to mobilize wealth and resources which are especially available on the island of Java to be directed towards supporting interests in the war. The method used is the historical method which consists of five stages, in the form of topic selection, heuristics (source collection), source criticism (verification), interpretation (source analysis) and historiography (writing). Through this research, it can be seen that the autarky policy implemented by the Japanese government was able to freely control food and clothing production to meet logistical needs during the war by using newspapers as a medium for preaching. Various forms of calls and appeals from the government are channeled through newspapers, such as calls to increase food production, land management and maximize the textile industry sector.Salah satu faktor yang menunjang dalam keberhasilan Perang Asia Pasifik ialah dengan menerapkan strategi perang yang tepat. Pemerintah Jepang kemudian mengambil langkah politik untuk menerapkan kebijakan autarki guna mengikat dan mengontrol masyarakat untuk tetap tunduk pada peraturan dan ketetapan yang dijalankan oleh  Pemerintah Jepang guna mencapai kemenangan dalam perang. Untuk itu dalam penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mengenai bentuk implementasi dari penerapan kebijakan autarki yang digunakan pemerintah jepang sebagai alat politik untuk memobilisasi kekayaan dan sumber daya yang khususnya tersedia di Pulau Jawa untuk diarahkan dalam menopang kepentingan dalam perang. Adapun metode yang digunakan ialah metode sejarah yang terdiri dari lima tahap, berupa pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (analisis sumber) dan historiografi (penulisan). Melalui penelitian tersebut dapat diketahui bahwasannya kebijakan autarki yang diterapkan oleh pemerintah Jepang dapat dengan leluasa mengontrol produksi pangan dan sandang guna mencukupi kebutuhan logistik selama perang berlangsung dengan memanfaatkan media koran sebagai media propaganda. Berbagai bentuk seruan dan himbauan dari pemerintah disalurkan melalui media koran seperti halnya seruan untuk meningkatkan produksi pangan, pengelolaan lahan, dan memaksimalkan sektor industri tekstil.