PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) UNTUK MENINGKATKAN POTENSI PENDAPATAN DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG

Kriswanto, Kriswanto

Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)

Selama 70 tahun sudah Negara Indonesia membangun dalam berbagai bidang nnamun tanpa disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang   selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumber daya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah Hiterland mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan. Sebagai ilustrasi ketimpangan yang terjadi antar desa-kota, wilayah Indonesia timur dan barat, dan wilayah Jawa dan luar Jawa.Saat ini di tengah menguatnya focus pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di programkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan daerah diantaranya melalui pendekatan anggaran. Di sisi lain peran anggaran yang didistribusikan oleh pemerintah pusatt kepada daerah tentu dikelola oleh pemerintah daerah di samping keberadaan anggaran daerah yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD).Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari pemerintahan daerah ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa, dalam kerangka tujuan pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai pendekatan menjadi penting untuk ditingatkan.Dalam struktur pemerintah desa, guna mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat maka dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang fokus terhadap upaya meningkatkan keterampilan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah daerah yang menaungi lembaga kemasyarakatan desa, dalam Pasal 94 ayat 3 dari Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan “Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”.