Politik Hukum Pengaturan Pergantian Antar Waktu Terhadap Anggota Yang Dituduhkan Melanggar Aturan Partai

Yulianus Payzon Aituru (Universitas Yapis Papua)
Yuli Rahman (Universitas Yapis Papua)
Najamuddin Gani (Universitas Yapis Papua)

Journal of Law Review
Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review

Dalam hal anggota DPR diberhentikan melalui usulan partai politiknya dan anggota tersebut tidak berkenan atau keberatan, maka ada mekanisme yang terlebih dahulu dijalankan yaitu melalui penyelesaian perselisihan partai oleh internal partai politik tersebut sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Penyelesaian perselisihan internal partai politik ini dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan. Adapun penyelesaian perselisihan internal partai politik ini harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari