Konsep Kebijakan Publik Dalam Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Koperasi

Indra Fahmi (Institut Manajemen Koperasi Indonesia)

Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial : Co-Management
Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial : Co-Management

Tujuan Arah kebijakan pengembangan koperasi harus mengutamakan kualitas daripada jumlah koperasi, dan diperlukan pengawasan yang tepat untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas. Pembangunan koperasi merupakan proses jangka panjang yang dipengaruhi oleh berbagai aspek dan perkembangan ekonomi dan sosial budaya dan lainnya yang berlangsung selama beberapa generasi. Kita mendukung keberlanjutan perusahaan koperasi. Secara mikro koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sesuai dengan Undangundang Dasar 1945 harus terus dikembangkan. Setiap peraturan yang terkait dengan pengembangan koperasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah memperhatikan pula asas-asas umum pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 serta nilai-nilai/prinsip-prinsip yang berlaku dalam koperasi.Karena koperasi adalah perusahaan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan mereka, pemantauan yang tepat dan sanksi yang berlaku memiliki dampak yang signifikan terhadap kepentingan mereka. Pengaturan penegakan hukum koperasi melalui penerapan sanksi bersifat sanksi administrasi, hal ini dikarenakan penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan perkoperasian.