<![CDATA[ABSTRAK Diversi digunakan untuk melindungi anak dalam sistem peradilan restoratif Indonesia. Pada tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dibuat, yang membawa paradigma keadilan baru dengan metode neo klasik dan sistem pemidanaan dua jalur. Keadilan restoratif adalah alternatif untuk model retributif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis yuridis normatif yang menggabungkan studi kasus, analisis literatur, dan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa UU SPPA memprioritaskan pendekatan restoratif dan bahwa penyelesaian kasus anak dialihkan dari proses peradilan pidana. Versi yang berhasil melibatkan aktivitas masyarakat dan memprioritaskan keadilan dan keuntungan hukum. Proses ini dapat mencegah stigma negatif, mengurangi pembalasan, dan mendorong persatuan masyarakat. Kesimpulannya, dalam konteks keadilan restoratif, diversi diakui sebagai metode yang efektif untuk melindungi anak.ABSTRACTDiversion is used to protect children in Indonesia's restorative justice system. Act No. 11/2012 on the Juvenile Justice System (UU SPPA) was enacted in 2012, bringing a new paradigm of justice with neoclassical methods and a dual-track sentencing system. Restorative justice is an alternative to the retributive model in dealing with children in conflict with the law. This research uses a normative approach that combines case studies, literature analysis and normative jurisdiction. The findings show that the SPPA Act prioritises restorative approaches and diverts the resolution of juvenile cases away from the criminal justice process. Successful versions involve community activity and prioritise justice and legal gains. This process can prevent negative stigma, reduce retaliation and promote community unity. In conclusion, diversion in the context of restorative justice is recognised as an effective way to protect children.]]>
Copyrights © 2023
