Pengembangan e-government merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kerja pemerintahan yang lebih terstruktur, efektif dan efisien. Salah satu bidang pemerintahan yang banyak mengimplementasikan sistem e-government adalah pembangunan daerah. Permasalahan muncul ketika pembangunan daerah yang terdiri dari beberapa tahapan memiliki sistem e-government terpisah-pisah sesuai dengan tahapannya masing-masing tanpa adanya blueprint yang komprehensive untuk menjelaskan bagaimana aplikasi-aplikasi saling terintegrasi. Dalam makalah ini akan dirumuskan skema interoperabilitas yang bisa dibangun antar sistem e-government dalam pembangunan daerah. Dengan adanya skema interoperabilitas yang tepat fungsi-fungsi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dapat dioptimalkan baik dari sisi waktu maupun akurasi program terhadap kebutuhan masyarakat.
Copyrights © 2016