GAGASAN PENGADILAN MARITIM DALAM TATA HUKUM INDONESIA: INTEGRASI PENGADILAN PERIKANAN DAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM

Anggraeni, Reni Putri (Fakultas Hukum Universitas Jember)
Ananda, Ahmad Alveyn Sulthony (Fakultas Hukum Universitas Jember)
Haryanto, Nova Fajar (Fakultas Hukum Universitas Jember)

Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman

Penelitian ini berfokus pada analisis urgensi pembentukan Pengadilan Maritim di Indonesia. Pembentukan Pengadilan Maritim menjadi penting untuk dilaksanakan dikarenakan saat ini penegakan hukum maritim di Indonesia masih dalam ketidakpastian akibat adanya dualisme hukum acara yang digunakan dalam mengadili kasus illegal fishing. Saat ini penyelesaian illegal fishing berada dalam kewenangan Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Negeri. Selain itu, kedudukan Mahkamah Pelayaran sebagai lembaga pemeriksa kecelakaan kapal yang mengakibatkan pencemaran wilayah laut yakni di bawah eksekutif juga masih mengalami permasalahan. Maka oleh karena problem tersebut, kehadiran Pengadilan Maritim sebagai hasil integrasi Pengadilan Perikanan dan Mahkamah Pelayaran akan menjadi solusi terhadap masalah penegakan hukum laut di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.