<![CDATA[Banyaknya Lembaga Yang Berwenang Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut, dapat menyebabkan potensi gesekan antara Lembaga yang satu dan yang Lain. Untuk itulah, Penelitian ini memberikan Konsep Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Akan Produktif Dan Efektif-Efisien Jika Sesuai Dengan Pancasila. Penelitian Ini Menggunakan Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Konseptual. Hasil Penelitian Ini:Pertama, Langkah-Langkah Mewujudkan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila adalah dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan tentang Geopolitik Kemaritiman Indonesia kepada seluruh Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut; dan Membentuk Insititusi Sipil Non-Militer Yang Memililki Kewenangan Penegakan Hukum di Laut. Kedua, Penataan Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila dilakukan melalui upaya: 1).Penataan Kebijakan Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Wawasan Nusantara kepada seluruh Lembaga Pengamanan dan Penegak Hukum Laut; 2).Penataan Kebijakan Maritim Nasional yang Komprehensif, Integral, dan Holistik; 3).Penataan Stabilitas Keamanan Maritim Nasional guna Mendukung Pembangunan Nasional; 4).Penataan Institusi Sipil Non-Militer Dan Merevisi Kebijakan Multy Agency Single Function menjadi Single Agency With Multy Function yang memiliki Kewenangan Penegakan Hukum Laut; 5).Optimalisasi Bakamla Sebagai Pusat Informasi Keamanan Maritim Nasional Terhadap Stabilitas Keamanan.]]>
Copyrights © 2023
