Dinamika Pembentukan Regulasi Turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh

M. Jafar (Universitas Syiah Kuala)

Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Vol 18, No 3 (2016): Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016)

ABSTRAK. Status Aceh sebagai daerah istimewa dan daerah khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri memiliki implikasi pada kewenangan yang dimilikinya. Aceh memiliki kewenangan yang melebihi dan berbeda dengan kewenangan yang dimiliki provinsi lain di Indonesia. Artikel ini ingin membahas dinamika pembentukan regulasi turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang memberi kewenangan besar terhadap Aceh. Dari pembahasan dapat diketahui sejumlah hambatan, yakni undang-undang yang tidak diterapkan, ada pembatalan sejumlah pasal oleh Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan sektoral yang mengenyampingkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dynamics of Formation of Derivatives Regulation the Law on Government of Aceh ABSTRACT. Aceh status as a special area and special areas set out in separate legislation has implications on its authority. Aceh has authority over and the authority is different from other provinces in Indonesia. This article wants to discuss the dynamics of the formation of derivatives regulation Law on Governing Aceh which gives great authority to Aceh. From the discussion can be seen a number of obstacles, the laws are not implemented, there is a cancellation of a number of articles by the Constitutional Court, and the provision of sectoral disregard the Law on Government of Aceh.