<![CDATA[Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, membuat maraknya aksi penyelundupan di negara ini sangat tinggi. Tindak pidana penyelundupan barang impor sejatinya adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, yang pada tataran pelaksanaanya dilaksanakan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara preventif dan represif. Masalah ini tentunya menjadi surga bagi para penyelundup pakaian bekas impor untuk menjual barang yang boleh dibilang sudah tidak layak untuk dipakai tersebut dijual di Indonesia. Bahkan ketentuan larangan pakaian bekas impor sudah sejak tanggal 18 Januari Tahun 1982 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan dan Koperasi (Mendagkop) Nomor 28 Tahun 1982 karena pakaian bekas impor merupakan kegiatan yang ilegal, maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal”.]]>
Copyrights © 2024
