<![CDATA[Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang di pungut daerah yang berasal atau diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan tolok ukur untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan PAD, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.. Salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah adalah bersumber dari pendapatan pajak daerah. Pemberian kewenangan kepada Kepala Daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD. Pendapatan Daerah merupakan komponen penting dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk kebutuhan keuangan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD termasuk dari penerimaan PBB P2. Rumusan masalah dalam penelituan ini adalah “Bagaimana evaluasi kebijakan dalam pembayaran PBB terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan” Tujuan penelitian adalah “Untuk menganalisis dan menjelaskan hasil evaluasi kebijakan dalam pembayaran PBB terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan”. Metode peneltian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil pada penelitian ini dihubungkan pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn pada Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsifitas, Ketepatan dan Perataan, dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Selatan.]]>
Copyrights © 2024
