<![CDATA[Pencitraan politik merupakan bagian dari komunikasi politik, dilakukan secara persuasif untuk memperluas arsiran wilayah harapan antara kandidat dengan pemilih. Kontestan politik, baik dari figur yang dikenal publik sebagai orang bersih maupun orang bermasalah, sama-sama menginginkan citra politik positif untuk memengaruhi pemilih, karena citra telah menjadi faktor paling menentukan sukses tidaknya sebuah perjalanan kampanye. Dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bogor 2018, terdapat nama Dedie A Rachim yang digandeng petahana Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, bahkan akhirnya pasangan ini menjadi pemenang. Munculnya nama Dedie Rachim di luar prediksi pelaku politik, pengamat politik, dan rakyat Bogor. Dedie Rachim merupakan satu-satunya petinggi setingkat direktur di KPK yang masuk dan berkarir di pemerintahan daerah. Sejak KPK berdiri 2003 silam, belum pernah ada pejabatnya yang memilih mundur untuk terjun ke dunia politik. Dedie memilih mundur sebagai pegawai KPK dengan jabatan akhir Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) dari jauh-jauh hari untuk memberikan contoh kepada pejabat lainnya yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan paradigma kontruktivistik. Penelitian dilakukan di Kota Bogor. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data, penerapannya dilakukan dalam tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan pembentukan citra politik sebagai sosok antikorupsi terhadap Dedie A Rachim pada Pilwalkot Bogr 2018 berjalan baik. Tim pemenangan memanfaatkan latar belakang Dedie Rachim yang berasal dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meraih simpati masyarakat Kota Bogor selama kampanye. Sosok antikorupsi pada Dedie Rachim memberikan kontribusi signifikan bagi kemenangan, meskipun kampanye antikorupsi tidak dilakukan secara simultan. Pembentukan citra politik antikorupsi penting dilakukan karena masyarakat sudah jenuh pada kasus korupsi yang menjerat banyak kepala daerah.]]>
Copyrights © 2023
