<![CDATA[Tulisan ini akan membahas wacana perubahan kebijakan di laut oleh Pemerintah Indonesia seiring dengan perubahan menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan yang diwacanakan untuk berubah yakni kebijakan penenggalaman kapal asing yang terlibat illegal fishing menjadi kebijakan penyitaan kapal yang diperuntukan bagi ekonomi masyarakat. Kebijakan terdahulu memiliki posisi yang tegas serta memiliki tendensi untuk menjadi efek gentar (deterrence) pada pihak asing. Potensi kekayaan alam bahari Indonesia bukan hanya menjadi peluang namun juga menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, khususnya pada bidang pertahanan dan keamanan. Wacana kebijakan baru dipandang dapat mengurangi deterensi yang sesungguhnya bermanfaat untuk pertahanan dan keamanan, dengan orientasi yang lebih didasarkan pada strategi ekonomi. Tulisan ini selanjutnya akan melakukan deskripsi terhadap perubahan orientasi tersebut, dengan mempertimbangkan konsep deterensi serta pertimbangan strategi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.]]>
Copyrights © 2020
