<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keadaan Laut Cina Selatan (LCS) dan Laut Natuna Utara yang mulai digaungkan penamaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 2017, ketika Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Bagi Indonesia, Laut Natuna Utara merupakan bagian dari LCS yang menjadi sengketa antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Tiongkok yang terus menerus melakukan klaim dan provokasi di LCS, membuat situasi konflik menjadi semakin memanas. Keadaan terbaru memperlihatkan bahwa 5 kapal milisi sipil Tiongkok melakukan provokasi dengan mendekatkan diri ke arah kapal-kapal ASEAN yang sedang melakukan latihan formasi maritim bersama dengan India. Melihat klaim dan provokasi yang sering dilakukan oleh Tiongkok di LCS, maka Indonesia perlu mempersiapkan fasilitas dan strategi yang dapat menunjang pertahanan dan keamanan di sektor maritim. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang dipersiapkan untuk menunjang sektor maritim Indonesia terbilang kecil dibandingkan dengan anggaran yang dipersiapkan Tiongkok. Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia, karena sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan pendekatan studi kasus dan didukung pengumpulan data melalui studi literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori balance of power yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau dan konsep keamanan dari Barry Buzan dkk. Indonesia diharapkan mampu melakukan tindakan preventif apabila terjadi spillover konflik di LCS khususnya Kogabwilhan I dengan berbagai unsur strategis dan taktis.]]>
Copyrights © 2023
