<![CDATA[Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih terfragmentasi oleh kelembagaan dan tata kelola. Kesannya sering repetitif dan tidak terintegrasi, yang berdampak pada keamanan data pengguna. Transformasi Arsitektur Digital (A/D) dalam rangka Ketahanan Nasional dalam pelayanan publik, seperti pajak, pendidikan, kemitraan pemerintah-swasta, dan inovasi penelitian, perlu diimplementasikan. Stakeholder theory, dengan kerangka konseptual Penta Helix, digunakan untuk menyediakan hubungan strategis dengan penelitian. Metode kualitatif dengan teknik wawancara semi terstruktur (FGD) dan content analysis digunakan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia mensyaratkan pelaksanaan percepatan dalam batas-batasnya. Strategi dalam implementasi regulasi A/D seperti pajak, pendidikan, kerjasama swasta-pemerintah, dan riset-inovasi dapat dilakukan dengan optimalisasi sumber daya manusia, memberikan intensifikasi riset di perguruan tinggi yang membahas isu taksonomi bloom anatomi indeks dengan luaran kerjasama bilateral dan multilateral. Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi masyarakat yang menggunakan software ilegal, memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menggunakan TIK dan media digital lainnya dengan memperhatikan keamanan data. Bagi peneliti selanjutnya, pengujian dapat dilakukan melalui metode kuantitatif dengan memperoleh data sekunder populasi dan sampel pengguna layanan publik dengan mengaitkan berbagai teori yang relevan. Bagi Pemerintah, khususnya Arsitektur Digital Nasional/SPBE, regulasi harus ditetapkan dengan metode pelaporan yang tepat untuk menggabungkan berbagai layanan.]]>
Copyrights © 2023
