<![CDATA[ABSTRACTThe Mount Halimun Salak National Park (TNGHS) area continues to experience illegal logging caused by irresponsible human actions carrying out illegal logging in the area which causes deforestation and also degradation of the forest. Therefore, it is necessary to enforce the law against the perpetrators of illegal logging in order to create a deterrent effect for the perpetrators. The aim of this research is to determine the form of law enforcement against perpetrators of illegal logging in the Halimun Salak Forest and to determine the impact and prevention of illegal logging in the Halimun Salak Forest. The research method used in this research is a normative legal research method which uses a statutory approach and comes from primary and secondary data sources which are then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the research in this study are that the government has actually made various regulations related to law enforcement against perpetrators of illegal logging, both in the form of laws and regional regulations to deal with this problem. The government has also implemented strict sanctions for perpetrators of illegal logging. However, these regulations have not been fully implemented well because there is still a lack of real action or implementation from the law enforcers themselves, which makes it difficult to handle or act on this problem optimally. Suggestions, in this case, the government can make preventive efforts first so that illegal logging can be overcome so that the community can avoid the impacts that occur due to illegal logging. Prevention can be done by granting appropriate permits, appropriate supervision and approaching the surrounding community. Apart from that, prevention can be carried out preventively, pre-emptively and also repressively. Keyword: Law Enforcement, Illegal Logging, Law, Halimun Forest ABSTRAKKawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) terus mengalami penebangan liar yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab melakukan penebangan secara illegal pada kawasan tersebut yang menyebabkan terjadinya deforestasi dan juga degradasi terhadap hutan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum terhadap para pelaku penebangan liar tersebut agar tercipta efek jera bagi para pelaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar Hutan Halimun Salak serta untuk mengetahui dampak dan pencegahan terhadap penebangan liar di Hutan Halimun Salak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan serta berasal dari sumber data primer dan sekunder yang kemudian di analisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah sebenarnya sudah membuat berbagai regulasi terkait dengan penegakan hukum terhadap para pelaku penebangan liar baik itu dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Daerah untuk menangani permasalahan tersebut. Pemerintah juga telah menerapkan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelaku-pelaku penebangan liar. Namun, regulasi-regulasi tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih kurangnya tindakan nyata atau implementasi dari para penegak hukum itu sendiri yang menimbulkan sulitnya menangani atau menindak permasalahan ini secara optimal. Saran, pemerintah dalam hal ini dapat melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu agar tindakan penebangan liar ini dapat diatasi sehingga masyarakat dapat terhindar dari dampak-dampak yang terjadi akibat penebangan liar tersebut. pencegahan yang dilakukan dapat dilakukan dengan pemberian izin sesuai, pengawasan yang sesuai dan melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar. Selain itu, dapat dilakukan pencegahan secara preventif, pre-emtif dan juga secara represif. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penebangan Liar, Hutan Halimun ]]>
Copyrights © 2024
