<![CDATA[Lahirnya prinsip Era Society 5.0 yang didorong oleh maraknya digitalisasi dan perkembangan teknologi menghadirkan transformasi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk bidang hukum. Di satu sisi, era ini membawa kemajuan dan efisiensi, seperti sistem identitas terdesentralisasi, smart contracts, dan tokenisasi hak privasi. Akan tetapi, di sisi lain, timbul pula tantangan seperti peningkatan cybercrime dan penipuan online. Dengan metode yuridis-empiris didukung dengan pendekatan deskriptif dan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder untuk menganalisis pentingnya disrupsi proses penegakan hukum berbasis digitalisasi, mengingat saat ini masyarakat modern sudah memasuki Era Society 5.0. Sayangnya hingga saat ini, belum ada regulasi spesifik yang membahas mengenai optimalisasi pemanfaatan teknologi blockchain sebagai sarana transparansi hukum di Indonesia. Keberadaan regulasi holistik yang mendukung adaptasi teknologi blockchain dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi urgensi untuk mencapai penegakan hukum yang lebih adil, efektif, dan humanis. Adanya usulan pembaharuan hukum ini diharapkan mampu mendorong Indonesia maju dalam arus digitalisasi Era Society 5.0, serta menciptakan lingkungan penegakan hukum yang adil dan berbasis humanisasi di dunia maya yang semakin terhubung.]]>
Copyrights © 2024
