HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR : SEBUAH DISKURSUS MENDESAK DI MASA KRITIS

JURNAL ISTINBATH
Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015

AbstrakIsu korupsi setelah satu dekade reformasi ternyata belum membawa Indonesia pada titik zona bebas korupsi. Keberadaan lembaga seperti KPK pernah dianggap sebagai ujung tombak untuk membersihkan republik ini dari virus korupsi. Namun pada akhirnya menemui anti klimaks lantaran tak adanya tanda-tanda pelaku korupsi menjadi jera dan tidak mendatangkan efek jera. KPK dihadapkan pada situasi sulit ditandai dengan upaya pelemahan wewenangnya sementara hukuman mati untuk koruptor bagi sebagian pihak belum dianggap urgen. Undang Undang KPK secara eksplisit sebetulnya membuka ruang untuk hukuman mati bagi koruptor namun tampaknya masih belum menemukan momentum.Tindak pidana korupsi adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakanpersoalan hukum di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit korupsi semakinhari semakin merajalela. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsiyaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi. Keywords : korupsi, hukuman mati, KPK, hukum progressif  Abstract The issue about corruption after a decade of reformation has not brought Indonesia to the point of free corruption zone. The existence of institutions such as KPK has ever cosidered as  the spearhead to rid the republic from corruption virus. However, it finally comes upon an anti climax because it doesn’t give a deterrent effect to the doers of corruption. KPK is faced on a difficult situation. It can be seen from the weakening of its authority, while the death penalty for corruptors was still considered by some parties that it is not urgent. Explicitly, the Law of KPK is actually available on the space for the death penalty for corruptors, but it seems that it still has not found the momentum yet. The criminal of  corruption is a problem that needs to be solved seriously and it becomes the problem of law in every country in the world, include Indonesia. The disease of corruption becomes more rampant day by day. The governments seriousness in finding solution about criminal of corruption is that an establishment of Law No. 31 of 1999 changed into Law No. 20 of 2001 about the Eradication of corruption. Keywords: corruption, death penalty, KPK, progressive law