Implementasi Pelayanan Gawat Darurat Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 di BLUD RS H.M. Djafar Harun Kolaka Utara Tahun 2024

Abbas, Emmy Safitri
Ahri, Reza Aril
Burhanuddin, Alfina

Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)
Vol. 5 No. 2 (2024): JULY-DECEMBER

ABSTRAK Latar Belakang: Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 didalamnya terdapat 8 indikator untuk Pelayanan Gawat Darurat. Saat ini pelaksanaan indikator pelayanan gawat darurat di BLUD RS H.M. Djafar Harun Kolaka Utara masih terdapat banyak masalah. Tujuan: Untuk menganalisis Implementasi Pelayanan Gawat Darurat Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 di BLUD RS H.M. Djafar Harun Kolaka Utara Tahun 2024 dari segi Input, Proses, dan Output. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowballing sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, telusur dokumen, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan teori Miles and Hurberman yaitu Reduksi data, Paparan data, dan Penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan bulan Februari-Maret 2024. Hasil: Data pengukuran dari RS H.M. Djafar Harun, 7 dari 8 Indikator telah memenuhi standar pada Desember 2023, kecuali belum tersedianya tim manajemen bencana. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi masih ditemukan banyak permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian SPM IGD baik itu dari segi input, proses, dan output. Kesimpulan: Implementasi SPM di IGD BLUD RS H.M. Djafar Harun Kolaka Utara masih harus diperhatikan aspeknya secara keseluruhan mulai dari input, proses, dan output, sehingga pencapaian indikator 7 dari 8 dapat ditingkatkan, dan masalah-masalah yang dapat menurunkan angka pencapaian indikator SPM di IGD dapat diatasi secara keseluruhan. ABSTRACT Background: Hospital Minimum Service Standards (SPM) are regulated in the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 129 in which there are 8 indicators for Emergency Services. Currently the implementation of emergency service indicators at BLUD RS H.M. Djafar Harun North Kolaka still has many problems. Objective: To analyze the Implementation of Emergency Services Based on Decree of the Minister of Health Number 129 at BLUD RS H.M. Djafar Harun North Kolaka Year 2024 in terms of Input, Process, and Output. Method: The method used in this research is qualitative. Determination of informants in this study using snowballing sampling technique. Data collection techniques used in-depth interviews, document searches, and observation. The data analysis technique uses the Miles and Hurberman theory, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research was conducted in February-March 2024. Results: Measurement data from H.M. Djafar Harun Hospital, 7 out of 8 Indicators have met the standard by December 2023, except for the unavailability of a disaster management team. However, based on the results of interviews and observations, there are still many problems that occur in the implementation of SPM IGD both in terms of input, process, and output. Conclusion: Implementation of SPM in the Emergency Room of BLUD RS H.M. Djafar Harun North Kolaka still has to be considered as a whole aspect starting from input, process, and output, so that the achievement of indicators 7 out of 8 can be improved, and problems that can reduce the achievement rate of SPM indicators in the Emergency Room can be overcome as a whole.