<![CDATA[Putusan perkara pidana merupakan keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, terdapat 3 (tiga) jenis putusan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa antara lain keputusan untuk membebaskan terdakwa, melepaskan terdakwa, atau menjatuhkan pidana. Jenis putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, selain mengacu pada ketentuan hukum acara pidana mengenai jenis-jenis putusan juga didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Namun pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur mengenai asas rechterlijk pardon. Dimana hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan tindakan kepada terdakwa meskipun dia telah terbukti melakukan tindak pidana. Kewenangan yang demikian dapat menimbulkan permasalahan baru terutama jika asas rechterlijk pardon di implementasikan dalam putusan perkara pidana yaitu tidak adanya jenis putusan yang sesuai dengan substansi asas tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Implikasi Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Dalam Putusan Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum. ]]>
Copyrights © 2023
