<![CDATA[Latar Belakang Masalah Saat ini penerbangan merupakan salah satu moda transportasi bagi masyarakat untuk berpergian sehingga perusahaan maskapai penerbangan berlomba-lomba untuk menawarkan jasa kepada konsumen untuk memilih jasa mereka. Namun maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha kurang memperhatikan keamanan pada barang bawaan penumpang di bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Khususnya pada bagasi tercatat masih banyak muncul di berbagai media seperti televisi, koran, internet tentang kehilangan barang di bagasi pesawat. Tujuan penelitian untuk mengacu pada pertimbangan hakim dalam sengketa kehilangan barang di bagasi pesawat milik Mahsin dan Po Li Pin. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Hasil Penelitian putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dalam pertimbangannya ditingkat kasasi Mahkamah Agung sudah menerapkan undang-undang yang berlaku dan sudah sesuai. Berbeda dengan putusan selanjutnya yaitu dalam putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Dps. dalam pertimbangannya hakim tidak menerapkan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana berlaku pada setiap pelaku usaha dan konsumen termasuk dalam sengketa yang dialami oleh Po Li Pin dan PT. Lion Mentari Airlines dan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab pengangkut udara.]]>
Copyrights © 2024
