<![CDATA[Percepatan sertifikasi aset menjadi salah satu fokus kegiatan pemerintah sebagai bentuk pengamanan untuk mencapai ketertiban penataan Barang Milik Negara (BMN). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) telah melaksanakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah sejak tahun 2013. Terdapat beberapa kondisi penguasaan aset BMNyang ditemukan dalam proses administrasi BMN yaitu tanah yang belum bersertipikat, tanah bersertipikat lainnya, serta tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK). Untuk mendukung percepatan pensertipikatan aset BMN berupa tanah, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan kebijakan untuk memberikan kemudahan instansi pemerintah dalam legalisasi aset yaitu: a) peneribitan surat edaran Menteri ATR/BPN Nomor 1855/15.1/IV/2016; b) pelaksanaan kegiatan INTIP; dan c) Pemberlakuan Tarif Nol Rupiah untuk pelayanan pertanahan. Berdasarkan Laporan Tahunan DJKN Tahun 2022, realisasi dan target pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah sampai akhir tahun 2022 mencapai 41.100 bidang tanah. Hal tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 145,7 % dibandingkan tahun 2021.]]>
Copyrights © 2024
