<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan penguatan hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berbasis konstitusi, dan mendorong kembali penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti sebelumnya yang ada kaitannya dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum dalam konstitusi dan norma hukum di luar konstitusi dengan pendekatan pustaka dan konsep dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penguatan hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus berbasis perubahan konstitusi dalam hal ini Pasal 22C UUD RI Tahun 1945 jika terkait dengan komposisi jumlah keanggotaannya, tetapi jika melihat hak dan wewenangnya maka penguatannya pada Pasal 22D UUD RI Tahun 1945. Perubahan UUD RI Tahun 1945 dalam hal penguatan hak, kewenangan dan kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus dilakukan dengan adanya logika kesamaan politik antara seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota DPR, dan tanpa logika kesamaan politik sangat sulit dilakukan.]]>
Copyrights © 2024
